PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
HAK DAN KEWAJIBAN
WARGA NEGARA
DALAM PASAL 30 UUD
1945
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan
tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang.
Sangat jelas bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan
penghidupan yang layak, akan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang
belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi
karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak
daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya
memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri.
Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan
kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang
berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu
dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara
harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu
akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan
aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka
kehidupan masyarakat akan aman sejahtera.
Hak dan
kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak
bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya,
walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan
bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih
banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya.
Oleh
karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi
kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa
melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.
1.2 Rumusan
Masalah
Rumusan masalah pada makalah dtitujukan untuk merumuskan permasalahan yang akan
dibahas pada pembahasan dalam makalah . Ada pun rumusan masalah yang akan
dibahas dalam makalah , sebagai berikut :
1. Pengertian
Hak dan Kewajiban
2. Hak
dan Kewajiban dalam Pasal UUD 1945
1.3
Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan dalam makalah ditujukan untuk mencari tujuan
dari
dibahasnya pembahasan atas rumusan masalah dalam makalah ini. Adapun tujuan
penulisan makalah, sebagai berikut :
1. Memahami
pengertian Hak dan Kewajiban
2. Memahami
Hak dan Kewajiban dalam Pasal UUD 1945
BAB II
PEMBAHASAN
2.1
Pengertian Hak dan Kewajiban.
Hak :
adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung
kepada kita sendiri.
Contoh : hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari dosen dan sebagainya.
Contoh : hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari dosen dan sebagainya.
Kewajiban
: Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Contoh : melaksanakan tata tertib di kampus, melaksanakan tugas yang diberikan dosen dengan sebaik baiknya dan sebagainya.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari.
Namun biasanya bagi yang memiliki banyak uang atau tajir bisa memiliki tambahan hak dan pengurangan kewajiban sebagai warga negara kesatuan republik Indonesia.
A. Contoh Hak Warga Negara Indonesia
1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan
4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai
5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh
7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku
B. Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia
1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh
2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)
3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya
4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia
5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik
Contoh : melaksanakan tata tertib di kampus, melaksanakan tugas yang diberikan dosen dengan sebaik baiknya dan sebagainya.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari.
Namun biasanya bagi yang memiliki banyak uang atau tajir bisa memiliki tambahan hak dan pengurangan kewajiban sebagai warga negara kesatuan republik Indonesia.
A. Contoh Hak Warga Negara Indonesia
1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan
4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai
5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh
7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku
B. Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia
1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh
2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)
3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya
4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia
5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik
2.2
Hak dan Kewajiban dalam UUD 1945 Pasal 30.
Di
tegaskan bahwa tiap – tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan Negara. Usaha pertahanan dan keamanan Negara
dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,sebagai kekuatan
utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
Susunan
dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia
di dalam menjalankan tugasnya, syarat –syarat keikut sertaan warga Negara dalam
usaha pertahanan dan keamanan Negara, serta hal – hal yang terkait dengan
pertahanan dan keamanan diatur dengan undang –undang.
Pasal 30
UUD 1945 terdiri dari 5 ayat, berikut adalah penjelasannya :
Pasal 30
ayat 1 UUD 1945 : “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”
Disini sudah jelas maksud dari pasal 30 ayat 1 UUD 1945 yaitu bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama yaitu hak untuk ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Yang artinya setiap warga negara dituntut supaya bisa turut serta dalam usaha mempertahanan negara dari gangguan ataupun ancaman baik itu dari luar maupun dari dalam negeri yang bisa mengganggu keamanan negara. Agar terciptanya suatu rasa aman di negara Indonesia.
Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 : “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisisan Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.”
Disini sudah jelas maksud dari pasal 30 ayat 1 UUD 1945 yaitu bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama yaitu hak untuk ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Yang artinya setiap warga negara dituntut supaya bisa turut serta dalam usaha mempertahanan negara dari gangguan ataupun ancaman baik itu dari luar maupun dari dalam negeri yang bisa mengganggu keamanan negara. Agar terciptanya suatu rasa aman di negara Indonesia.
Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 : “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisisan Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.”
Di dalam
usaha pertahanan dan keamanan di Indonesia, pemerintah mempunyai dua institusi
yang bertugas melindungi dan menjaga keamanan negara. Dua intitusi tersebut
yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagai kekuatan utama. Tapi dalam mempertahankan keamanan Negara dua institusi
tersebut masih memerlukan bantuan warga Negara atau rakyat sebagai kekuatan
pendukung.
Pasal 30 ayat 3 UUD 1945 : “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.”
Pasal 30 ayat 3 UUD 1945 : “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.”
Dalam
menjalankan tugasnya Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga angkatan,
yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Tiga angkatan tersebut
mempunyai tugas masing-masing yaitu angkatan darat bertugas melindungi wilayah
darat, angkatan laut melindungi daerah perairan di Indonesia, dan angkatan
udara bertugas melindungi wilayah udara. Tapi intinya Tentara nasional
Indonesia mempunyai tugas utama yaitu mempertahankan, melindungi, dan
memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”
Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”
Tugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat, melindungi masyarakat dari semua ancaman maupun gangguan, mengayomi
masyarakat, serta menegakkan hukum yang telah ada/dibuat.
Pasal 30
ayat 5 UUD 1945 : ” Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan
tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan
diatur dengan undang-undang.”Semua hal yang berkaitan dengan pertahanan dan
keamanan negara yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan juga warga negara semua diatur dalam undang-undang.
Tanggal
8 Januari Tahun 2002 DPR melahirkan UU No 2 dan UU No 3 Tahun 2002,
masing-masing tentang Polri dan tentang Hanneg, hasil dari Ketetapan MPR No VI
dan VII Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri . Pada 18 Agustus 2000
Komisi Konstitusi meresmikan Amandemen Kedua UUD 1945 yang menghasilkan Ayat
(2) Pasal 30 UUD 1945 dengan rumusan sistem "han" dan "kam"
serta "ra" dan "ta" . Pada Agustus 2003 Ketetapan I MPR
Tahun 2003 menggugurkan Ketetapan VI dan VII MPR Tahun 2000 setelah ada
perundang-undangan yang mengatur Polri dan tentang Hanneg. Pertengahan Oktober
2004 DPR meluluskan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Dengan
demikian, pada awal Maret 2005 telah ada UU tentang Hanneg, UU tentang Polri,
dan UU tentang TNI. Namun, hingga kini belum ada UU tentang "Keamanan
Negara" guna merangkai "Kamneg" dalam satu sistem dengan
"Hannneg" (kata "dan" antara "han" dan
"kam" untuk membedakan dan memisahkan organisasi TNI dari Polri).
Tetapi, UU tentang Polri, UU tentang Hanneg, dan UU tentang TNI sama sekali
tidak menyebut "sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta"
sebagai landasan pokok pemikiran bahwa ada kaitan sinergis antara fungsi
"pertahanan negara" dan "keamanan negara".
Oleh
karena itu, apabila kita konsisten dengan amanat Pasal 30 Ayat (2), yaitu
membangun sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, perlu disiapkan UU
tentang Pertahanan dan Keamanan Negara yang lebih bermuatan semangat dan
kinerja "sishankamrata". Bila penyebutan pertahanan negara (hanneg)
dan keamanan negara (kamneg) dipilih sebagai peristilahan baku, dari logikanya
seharusnya ada UU Keamanan Negara yang mewadahi UU Polri. Sebagaimana
pasal-pasal dalam UU Hanneg menyebut, pertahanan negara bukan sekadar mengurus
tentang TNI, maka UU Kamneg perlu menegaskan, keamanan negara bukan sekadar
tugas dan wewenang Polri. Penjelasan UU tentang TNI menyebutkan, "di masa
mendatang TNI akan berada dalam Departemen Pertahanan (Dephan)", suatu
pengukuhan konsep dan praktik supremasi sipil serta efisiensi kebijakan,
strategi, dan penggunaan kekuatan TNI. UU Polri pun perlu "ditemani"
UU Kamneg yang kelak mengintegrasikan Polri ke dalam suatu institusi sipil
(misalnya, Departemen Dalam Negeri) sebagaimana Dephan kelak menjadi instansi
yang mengintegrasikan TNI di dalamnya.
Dephan menyiapkan naskah akademik melalui undang-undang yaitu :
1. Mencerminkan adanya "kesisteman" antara pertahanan negara dan keamanan negara
2. Mengandung adanya semangat kerja sama TNI dan Polri dalam departemen dengan otoritas sipil yang berbeda
3. Membina kerja sama, baik antara fungsi TNI dan fungsi Polri di lapangan; diharapkan "merapikan" dan "menyelaraskan" pasal-pasal yang ada dalam UU tentang Polri, UU tentang Hanneg serta UU tentang TNI.
Pasal 30
UUD 1945 menerangkan bahwa, pertahanan negara tidak sekadar pengaturan tentang
TNI dan bahwa keamanan negara tidak sekadar pengaturan tentang Polri.
Pertahanan negara dan keamanan negara perlu dijiwai semangat Ayat (2) tentang
"sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta". Makna dari bunyi
Ayat (5), “yang terkait pertahanan dan keamanan negara, diatur dengan
undang-undang" adalah bahwa RUU, UU, dan Peraturan Pemerintah lain seperti
RUU Intelijen, UU tentang Keimigrasian, UU tentang Kebebasan Informasi, UU
Hubungan Luar Negeri, RUU tentang Rahasia Negara, UU tentang Otonomi Daerah,
dan hal-hal lain yang terkait pertahanan dan keamanan negara perlu terjalin
dalam semangat kebersamaan "sistem pertahanan dan keamanan rakyat
semesta".
Setelah
melantik Kabinet Indonesia Bersatu 21 Oktober 2004, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono menggariskan bahwa sebagai seorang "konstitusionalis" ia
bertekad agar hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara taat pada
ketentuan UUD 1945.
Sejalan
dengan tekad itu, perluasan dan pendalaman sekitar makna Pasal 30 UUD 1945
adalah salah satu tugas menteri pertahanan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara." dan " Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang." Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara." dan " Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang." Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.
Beberapa
dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara :
1. Tap
MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
3. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
4. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
5. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
6. Amandemen UUD '45 Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3.
7. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti :
1. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling)
2. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri
3. Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn
4. Mengikuti kegiatan ekstraklurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka.
Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ATHG / ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada NKRI / Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI.
2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
3. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
4. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
5. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
6. Amandemen UUD '45 Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3.
7. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti :
1. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling)
2. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri
3. Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn
4. Mengikuti kegiatan ekstraklurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka.
Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ATHG / ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada NKRI / Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI.
Beberapa
jenis / macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara :
1. Terorisme Internasional dan Nasional.
2. Aksi kekerasan yang berbau SARA.
3. Pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara dan luar angkasa.
4. Gerakan separatis pemisahan diri membuat negara baru.
5. Kejahatan dan gangguan lintas negara.
6. Pengrusakan lingkungan.
1. Terorisme Internasional dan Nasional.
2. Aksi kekerasan yang berbau SARA.
3. Pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara dan luar angkasa.
4. Gerakan separatis pemisahan diri membuat negara baru.
5. Kejahatan dan gangguan lintas negara.
6. Pengrusakan lingkungan.
BAB III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Usaha mempertahankan keamanan dan ketertiban sebenarnya bukan hanya menjadi tugas dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tapi juga menjadi tugas masyarakat atau warga negara. Bagaimanapun juga jika Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya bekerja sendiri-sendiri, usaha pertahanan dan keamanan Negara tidak akan pernah terwujud bila tanpa adanya bantuan dari masyarakat atau warga Negara. Jadi hak dan kewajiban setiap warga negara yaitu turut serta dalam usaha menjaga pertahanan dan keamanan negara.
Di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 tertulis bahwa hak dan kewajiban warga Negara yaitu turut serta dalam upaya menjaga pertahanan dan keamanan Negara. Pasal ini berlaku bagi semua warga Negara yang tinggal di Indonesia dan yang mengaku sebagai warga Negara, baik itu pria, wanita, tua maupun yang muda. Tidak ada alasan apapun untuk tidak menjalankan hak dan kewajiban tersebut. Karena jika tercipta suatu keamanan di Indonesia, kehidupan diantara masyarakatpun akan lebih serasi, makmur, dan rukun. Tidak ada lagi gangguan maupun ancaman datang yang bisa merusak keamanan negara Indonesia. Sehingga negara Indonesia bisa jauh lebih maju dari sekarang.
Soal / Menjawab Pertanyaan
:
1. Jelaskan tujuan pendidikan
nasional !
Jawab :
Pendidikan
nasional menurut dasar pemikiran pendidikan pancasila bertujuan untuk
meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan
bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berdisiplin,
beretos kerja, professional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat
jasmani dan rohani.
Sedangkan
menurut UU nomor 2 Pasal 4 tahun1989 Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan
kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia
yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur,
memiliki pengatahuan dan keteramplan ,kesehatan jasmani dan rohani,kepribadian
yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan
kebangsaan.
Menurut
GBHN tahun 1988 Tujuan Pendidikan Nasional ini adalah manusia indonesia yang
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, mandirijelask,
mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya, serta dapat memenuhi
kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
Dari
ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
merupakan ilmu berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia
dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
2. Jelaskan pengartian bela negara dalam konteks
kehidupan berbangsa dan bernegara !
Jawab :
Bela
negara adalah suatu filosofi yang bertujuan agar setiap individu dapat
mengamalkan dan menerapkan peraturan baik berupa peraturan tertulis atau tidak
tertulis yang menjadi aturan dasar dalam negara dengan maksud agar individu itu
sendiri mampu mengamalkan kaidah kaidah yang berlaku dalam negara tersebut,
sehingga dapat mempertahankan negaranya dengan pendiriin dan kekuatan yang
kokoh. Bela negara dapat dilakukan tidak hanya ikut serta dalam hal yang
bersifat fisik seperti ikut turut serta dalam peperangan, namun bela negara
dapat dilakukan dengan skill/kemampuan yang dimiliki seperti kita yang
merupakan bagian akademik penerus bangsa membela negara dengan belajar dengan sungguh-sungguh
sehingga melahirkan skill/kemampuan dan mampu membela negara di mata dunia
dengan mematahkan segala statment/pandangan-pandangan buruk dengan senyum
prestasi.seperti yang saya telah utarakan bela negara tidak hanya dengan fisik
namun bisa diakukan dengan ilmu pengetahuan yang telah terasah , untuk konteks
bela negara maka perlulah sebuah pendidikan kewarganegaraan di berikan
diperguruan tinggi.
Nilai-nilai
bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat
berbangsa dan bernegara antara lain:
1. Cinta
Tanah Air
Cinta
tanah air dapat diwujudkan dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita
sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita dan
pastinya menjaga nama baik negara kita.
2. Kesadaran
Berbangsa dan Bernegara
Kesadaran
berbangsa dan bernegara dapat kita wujudkan dengan cara mencegah perkelahian
antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi
baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Pancasila
Kita
tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia
yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai
pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan.
4. Rela
berkorban untuk Bangsa dan Negara
Yaitu
rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan harta benda untuk kepentingan
umum, sehingga pada saatnya siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa
dan Negara
5. Memiliki
Kemampuan Bela Negara
Kesadaran
bela negara dapat diwujudkan dengan cara :
1. Ikut
dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian dari siskamling
2. Membantu
korban bencana sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami
bencana alam
3. Menjaga
kebersihan minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya
narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa
4. Mencegah
perkelahian antar perorangan atau antar kelompok karena di Indonesia sering
sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda
5. Cinta
produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus menerus mengimpor barang dari
luar negeri
6. Melestarikan
budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada
tingkat nasional maupun internasional.
Beberapa
dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara :
1. Tap
MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan
Nasional. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
2. Undang-Undang
No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
3. Tap
MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
4. Tap
MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI
5. Amandemen
UUD '45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3.
6. Undang-Undang
No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
3. Jelaskan tujuan
pendidikan kewarganegaraan diberikan di Perguruan Tinggi !
Jawab :
Penjelasan
Pasal 37 Ayat (1) UU RI No.20 Tahun 2003:
“Pendidikan
kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”
TUJUAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI ( Menurut SKep Dirjen Dikti No.
38/DIKTI/Kep./2002 )
Agar
mahasiswa :
1. Memiliki
motivasi menguasai materi pendidikan kewarganegaraan
Mampu
mengkaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta
kepentingannya, sebagai individu, anggota keluarga/masyarakat dan warganegara
yang terdidik.
2. Memiliki
tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa dan
bernegara untuk menciptakan masyarakat madani.
Dari
pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Tujuan utama pendidikan
kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan bersendikan kebudayaan
bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa
calon sarjana/ilmuwan warga Negara kesatuan republic Indonesia yang sedang
mengkaji dan akan menguasai Iptek dan seni.
Pendidikan
kewarganegaraan dimaksudkan agar mahasiswa memiliki wawasan kesadaran bernegara
untuk bela Negara dan memiliki pola piker, pola sikap dan perilaku sebagai pola
tindak yang cinta tanah air berdasarkan pancasila. Semua semua itu
diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara kesatuan republic Indonesia.
4. Jelaskan kopetensi yang
diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan !
Jawab :
Undang-undang
nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nesional menjelaskan bahwa
"pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik
dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan denga hubungan antara warga
negara dan negara serta pendidikan pendahulauan bela negara agar menjadi warga
negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara kesatuan Republik
Indonesia."
Kompetensi
lulusan pedidikan kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh
rasa tanggung jawab dari rasa tanggung jawab dari seseorang warga negaradalam
hubungan dengan Negara, dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan
nusantara, dan ketahanan nasional.
Pendidkan
kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh
rasa tanggung jawab dari peserta didik. sikap ini disertai dengan perilaku
yang:
1. Beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berbudi
pekerti luhur, berdisiplin dalam bermsyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Rasional,
dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
4. Besifat
profesional, yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
5. Aktif
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan
kemanusiaan, bangsa, dan negara.
Melalui
pendidikan kewarganegaraan, warga Negara kesatuan republic Indonesia diharapkan
mampu : “Memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi
oleh masyarakat, bangsa, dan Negara secara berkesinambungan dan konsisten
dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan
UUD 1945.
5. Jelaskan pengertian pendidikan kewiraan !
Jawab :
Pendidikan
kewiraan adalah pendidikan yang di dasari oleh suatu pandangan yang bertujuan
agar seorang individu mampu menarapkan, mengamalkan, mengembangkan dasar rasa
cinta dan bangga akan negara, dan berpegang teguh pada aturan aturan yang
berlaku dalam negara tersebut. Pendidikan Kewiraan dimulai tahun 1973/1974,
sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional, dengan tujuan untuk
menumbuhkan kecintaan pada tanah air dalam bentuk PPBN yang dilaksanakan dalam dua
tahap, yaitu tahap awal yang diberikan kepada peserta didik SD sampai sekolah
menengah dan pendidikan luar sekolah dalam bentuk pendidikan kepramukaan,
sedangkan PPBN tahap lanjut diberikan di PT dalam bentuk pendidikan
kewiraan.
Ø Tujuan pendidikan kewiraan
Adalah
memupuk kesadaran bela negara dan berfikir komprehensif integral dikalangan
mahasiswa dalam rangka ketahanan nasional dengan didasari pada :
1. Kecintaan
pada tanah air
2. Kesadaran
berbagsa dan bernegara
3. Keyakinan
akan ketangguhan pancasila
4. Rela
berkorban demi bangsa dan Negara
5. Kemampuan
awal bela Negara
Ruang
lingkup Pendidikan kewiraan tediri dari 5 pokok bahasan :
1. Wawasan
nusantara
2. Ketahanan
nasional
3. Politik
dan strategi nasional
4. Politik
dan strategi perthanan nasional
5. Sistem
perahanan keamanan rakyat semesta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar